Semua persyaratan pembentukan kabupaten baru Kabupaten Cibaliung telah dipenuhi sejak tahun 2006, termasuk persetujuan dari DPRD dan Bupati Pandeglang, serta persetujuan dari DPRD dan Gubernur Banten.
BACA JUGA:Progres Pemekaran Provinsi Banten Menuju Terwujudnya Provinsi Tangerang Raya Ditengah Moratorium DOB
Bahkan, SK DPD RI juga telah dikeluarkan, menegaskan dukungan terhadap pemekaran ini.
Persetujuan Resmi: Legitimasi Pemerintah untuk Kabupaten Cibaliung
Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/II/2013-2014 pada tanggal 20 Desember 2013 secara resmi menyatakan pandangan dan pendapat DPD terhadap aspirasi masyarakat terkait pembentukan Kabupaten Cibaliung.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa rencana pembentukan Kabupaten Cibaliung mencakup 61.57 persen dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang saat itu.
Luas wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang setelah pemekaran diestimasi mencapai 1.055.44 kilometer persegi atau sekitar 38.43 persen dari total luas Kabupaten Pandeglang sebelum pemekaran.
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten: Menuju Pembentukan Provinsi Tangerang Raya
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Tangerang Raya: Rencana Besar Provinsi Banten Menggema di Indonesia
Aspek Kependudukan: Kriteria dan Realitas Calon Kabupaten Cibaliung
Dari segi kependudukan, Kabupaten Cibaliung akan memenuhi kuota minimal lima kali rata-rata penduduk kecamatan di seluruh Provinsi Banten.
Dengan rata-rata penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 1.406.118 jiwa, jumlah penduduk calon Kabupaten Cibaliung sebanyak 281.710 jiwa, atau sekitar 17 persen dari total penduduk Kabupaten Pandeglang.
Masa Depan Kabupaten Cibaliung: Kesejahteraan dan Kemandirian
Sekjen Bakor P2KC, Mohammad Naim, menegaskan komitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Kabupaten Cibaliung.
"Kita akan terus perjuangkan ini. Dan meminta semua pihak segera merealisasikan Kabupaten Cibaliung tersebut," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.