Pemekaran Pulau Jawa: Menyambut 9 Provinsi Baru dan Perubahan Landscape Pemerintahan

Minggu 21-01-2024,13:22 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yan

Sepuluh kecamatan di Kabupaten Cilacap berencana untuk bergabung dengan Kabupaten Majenang atau Cilacap Barat, dengan rencana ibukota di Kecamatan Majenang.

Kecamatan yang terlibat antara lain Majenang, Sidareja, Wanaraja, Dayeuhluhur, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Karangpucung, Cimanggu, dan Cipari.

Kabupaten Brebes Selatan: Meretas Jalan Pembangunan Baru

Usulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. 

Enam kecamatan sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Kabupaten Brebes Selatan, dengan ibukota di Kecamatan Bumiayu.

Kecamatan yang terlibat dalam pemekaran ini mencakup Paguyangan, Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Salem, dan Bantarkawung.

Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Tengah: Tinjauan Keseluruhan

Dengan rencana ini, Provinsi Jawa Tengah berpotensi memperluas jumlah kabupaten dan kota daerah otonomi baru. 

Namun, langkah ini masih menemui hambatan, terutama dengan adanya moratorium daerah otonomi baru yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya rencana ini, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat merespons positif dan berpartisipasi dalam merancang masa depan Provinsi Jawa Tengah yang lebih berkembang dan terorganisir.

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah: Ambisi Pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru di Pulau Jawa.

Pada tahun ini, Provinsi Jawa Tengah tengah mengamati kemungkinan pemekaran, menghadapi tekanan populasi sekitar 36,7 juta jiwa, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021. 

Dengan luas wilayah mencapai 34.337 kilometer persegi, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. 

Rencana pemekaran ini menjadi topik hangat dan mendapat perhatian melalui berbagai media, termasuk kanal YouTube Data, di mana video terkait sudah ditonton ratusan ribu kali.

Alasan Pemekaran

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan mempermudah birokrasi pelayanan. 

Kategori :