Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai latar belakang, potensi wilayah, dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan Provinsi Sumatera Timur.
Latar Belakang Sejarah
Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Timur tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
Pada tahun 1947-1950, wilayah ini pernah berdiri sebagai Negara Sumatera Timur, sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Namun, kemudian wilayah ini dihapus dan berubah menjadi Provinsi Sumatera Utara.
Seiring dengan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, muncul usulan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu dengan membentuk Provinsi Sumatera Timur.
Potensi Wilayah dan Aspirasi Masyarakat
Provinsi Sumatera Timur yang diusulkan akan melibatkan enam kabupaten, yaitu Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Kota Tanjung Balai dipilih sebagai calon ibukota dengan luas wilayah mencapai 60 kilometer persegi.
Wilayah ini dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Provinsi Sumatera Utara.
Kota Tanjung Balai memiliki sejarah sebagai kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan penduduk mencapai 20.000 per kilometer persegi.
Jumlah penduduknya sekitar 125 ribu jiwa, dan perjalanan darat dari Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara, menuju Kota Tanjung Balai memerlukan waktu sekitar 4 jam.
Potensi wilayah yang kaya dan aspirasi masyarakat menjadi dasar penting bagi usulan pembentukan Provinsi Sumatera Timur.
Dukungan dan Rencana Pelaksanaan
Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Timur (KPPST), Muslim Simbolon, mengungkapkan bahwa usulan pembentukan provinsi baru ini bukanlah hal baru.
Sejak tahun 2002, KPPST telah mengadvokasi wacana ini, dan telah ada kajian dari Pusat Penelitian Universitas Medan yang mendukung usulan tersebut.