Netralitas dan Kepatuhan Hukum Para Pj Kepala Daerah Ditegaskan dalam Rakor Virtual
BACA JUGA:Mau Maju Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
BACA JUGA:Resmi Trisko Pj Walikota Lubuklinggau, Bakal Dilantik Bersama 6 PJ Kepala Daerah Lainnya
Dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, para kepala daerah dibahasnya secara intensif terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah mengenai netralitas dan kepatuhan hukum para Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam menghadapi pilkada.
Mendagri menekankan pentingnya netralitas para Pj kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, serta larangan untuk memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, terutama terkait dengan pilkada.
Dia menegaskan bahwa calon kepala daerah yang juga menjabat sebagai Pj harus mundur dari jabatannya lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada.
BACA JUGA:Ini Tanggapan Kepala Daerah Terkait Usulan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi
Dalam konteks hukum, Mendagri menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Persyaratan untuk calon gubernur, bupati, dan walikota termasuk larangan bagi penjabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.
Rapat juga menyoroti pentingnya menjaga ketegasan dan integritas sebagai pemimpin serta untuk tidak terlibat dalam kasus hukum.
Mendagri menekankan bahwa performa para Pj kepala daerah akan menjadi penentu sistem pemerintahan yang akan diterapkan di masa mendatang.
BACA JUGA:Kepala Daerah Tolak Pembentukan Provinsi Cirebon Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Ini Alasannya...
BACA JUGA:Waspada ! KPK Incar Proyek Infrastruktur yang Dipegang Timses Kepala Daerah
Mendagri Ingatkan Netralitas dan Kepatuhan Hukum Para Pj Kepala Daerah dalam Pilkada 2024