BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Perseroan Perorangan ke Pelaku Usaha Lubuklinggau
Dia berkomitmen untuk mendorong potensi kekayaan intelektual di tingkat wilayah melalui program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dan Paten One Stop Service (POSS), yang merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia.
Partisipasi aktif Indonesia dalam Konferensi Diplomatik GRATK juga melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah.
Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB dan WTO, Achsanul Habib, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel gelar Mobile IP Clinic 2024
BACA JUGA: Kakanwi Kemenkumham Sumsel Resmikan de Paslah Cafe Lapas Lahat
Semuanya memberikan kontribusi yang berarti dalam menyuarakan posisi Indonesia dan memperjuangkan perlindungan kekayaan intelektual yang adil dan berkelanjutan.
Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki peran penting dalam upaya internasional untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Kehadiran Indonesia dalam Konferensi Diplomatik GRATK di Jenewa adalah bukti konkret dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual negara ini dilindungi secara adil dan merata, serta untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan masyarakat lokal.
BACA JUGA:Dua Indikasi Geografis Khas Sumatera Selatan Diproses DJKI Kemenkumham
BACA JUGA: Lantik 5 Orang PPNS, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sumsel
Dengan adanya traktat internasional yang diharapkan akan dihasilkan dari Konferensi Diplomatik GRATK ini.
Harapan terang bagi Indonesia dan negara-negara anggota WIPO lainnya adalah menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi dan menghormati kekayaan intelektual dari berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. ***