Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa birokrasi yang dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah juga penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik.
4. Konsensus Politik
Pemekaran wilayah harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat setempat.
Konsensus politik yang kuat diperlukan agar proses pemekaran dapat berjalan lancar.
Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat.
Proses Pemekaran Kota Lembang
Untuk mewujudkan Kota Lembang, diperlukan beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Berikut adalah rincian proses yang perlu dilakukan:
1. Studi Kelayakan
Langkah pertama dalam proses pemekaran adalah melakukan studi kelayakan.
Studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah ini benar-benar diperlukan dan layak dilakukan.
Pemerintah daerah perlu mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan administrasi daerah yang akan dimekarkan.
Studi kelayakan ini juga harus mencakup analisis mengenai dampak pemekaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
2. Penyusunan Regulasi
Setelah studi kelayakan selesai, langkah berikutnya adalah penyusunan regulasi yang mendukung proses pemekaran.
DPRD dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif.