Regulasi ini harus mencakup semua aspek yang terkait dengan pemekaran, termasuk pembagian aset dan utang, struktur pemerintahan baru, serta rencana pembangunan daerah.
3. Pengajuan Usulan ke Pemerintah Pusat
Usulan pemekaran harus diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Pemerintah daerah perlu menyusun proposal yang lengkap dan mendetail mengenai rencana pemekaran.
Proposal ini harus mencakup studi kelayakan, regulasi yang telah disusun, serta dukungan dari masyarakat setempat.
4. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai rencana pemekaran serta manfaat yang diharapkan.
Konsultasi publik juga penting untuk mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat mengenai pemekaran wilayah.
5. Pembentukan Tim Pemekaran
Untuk mengkoordinasikan seluruh proses pemekaran, pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab.
Tim ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua langkah-langkah yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan baik.
Tim pemekaran juga bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pemekaran agar berjalan sesuai rencana.
Harapan dan Aspirasi Masyarakat
Masyarakat di wilayah yang diusulkan menjadi Kota Lembang sangat berharap pemekaran ini dapat segera terwujud.
Mereka menginginkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan mereka.