Partisipasi masyarakat yang lebih besar akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
Hal ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Sembilan Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bantal Cimale
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur
Tantangan Pemekaran Wilayah
Meskipun memiliki banyak manfaat, pemekaran wilayah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar proses ini dapat berjalan lancar dan sukses.
1. Biaya Pembentukan Daerah Baru
Proses pemekaran memerlukan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, seperti kantor bupati, DPRD, dan fasilitas publik lainnya.
Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung semua kebutuhan ini.
Selain itu, perlu ada rencana keuangan yang jelas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah baru.
2. Pembagian Aset dan Utang
Salah satu isu yang sering kali muncul dalam proses pemekaran adalah pembagian aset dan utang antara daerah induk dan daerah pemekaran.
Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan adil agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyusun aturan yang jelas mengenai pembagian ini.
3. Penyesuaian Birokrasi
Pembentukan birokrasi baru yang efisien dan efektif membutuhkan waktu dan usaha yang besar.