Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), A Fauzan Akmal SSTP MM, menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.
BACA JUGA:Palembang Expo 2024, Promosikan Produk UMKM Lokal Target Bangkitkan Perekonomian
Undang-undang ini merupakan hasil perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Di dalam aturan tersebut, kepala desa yang sebelumnya memiliki masa jabatan 6 tahun mendapatkan perpanjangan menjadi 8 tahun,” tegas Fauzan kepada wartawan.
Fauzan juga mengungkapkan bahwa dengan perpanjangan ini, masa jabatan kepala desa ditambah selama dua tahun dari awal dilantik.
“Jadi masa jabatan kades ditambah 2 tahun dari sejak dilantik. Misal berakhir 2025 maka ditambah 2 tahun jadi berakhir tahun 2027, yang berakhir 2027 ditambah jadi berakhir tahun 2029,” bebernya.
BACA JUGA:Sumur GNK-82 dan GNK-071 Berhasil Tingkatkan Produksi Minyak Pertamina EP Prabumulih Field
Perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih panjang bagi para kepala desa untuk merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
“Dalam konteks pembangunan desa, masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan para kades untuk bekerja lebih fokus dan berkesinambungan dalam menjalankan program-program yang telah disusun,” tuturnya. (*)