Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif pajak, dan perlindungan hukum bagi investor.
Sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan pertambangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Pengembangan kawasan industri juga bisa menjadi salah satu strategi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi yang baik akan menarik banyak investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Intinya, Kabupaten Sintang memiliki segala potensi untuk menjadi ibu kota Provinsi Kapuas Raya.
Dengan kekayaan alam, potensi ekonomi, keberagaman budaya, dan daya tarik wisata yang luar biasa, Sintang siap untuk berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi yang baru.
Pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan wilayah ini.
Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan investor, Sintang dapat mencapai potensi maksimalnya dan menjadi kebanggaan Provinsi Kapuas Raya.
Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Lima Kabupaten Gabung Daerah Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya.
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu wilayah terbesar di Indonesia, menempati posisi ketiga dalam hal luas wilayah.
Dengan luas 147.307 kilometer persegi, provinsi ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, dan memiliki populasi sekitar 5.500.000 jiwa.
Melihat potensi besar yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pentingnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya kepada pemerintah pusat.
Tujuan utama dari pemekaran ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, dalam Seminar Nasional Percepatan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya menyampaikan komitmen yang kuat dalam mendukung percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
"Pembentukan provinsi baru ini bukan hanya tentang memecah wilayah, tetapi lebih kepada mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Sutarmidji.