Diskusi di Komisi I dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan diikuti oleh berbagai pejabat terkait.
Fokus pembahasan di Komisi I adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kelompok kedua, Komisi II, membahas mengenai sumber daya manusia (SDM) dan barang milik negara (BMN).
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Pengawasan WNA di Tiga Kabupaten/Kota
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS
Diskusi di Komisi II dipimpin oleh pejabat terkait dari Biro Kepegawaian dan diikuti oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM dan BMN.
Fokus pembahasan di Komisi II adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan aset negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kelompok ketiga, Komisi III, membahas mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan kehumasan.
BACA JUGA: Ratusan Pegawai Kemenkumham Sumsel Ikuti Jalan Santai di Jakabaring Sport City
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kadin Sumsel Expo 2024
Diskusi di Komisi III dipimpin oleh pejabat terkait dari Biro Humas dan diikuti oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE dan kehumasan.
Fokus pembahasan di Komisi III adalah bagaimana meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kadiv Administrasi Rahmi Widhiyanti, dalam kapasitasnya sebagai penyaji hasil diskusi tim Komisi I, menyampaikan beberapa indeks reformasi birokrasi (RB) meso Kementerian Hukum dan HAM yang harus diselesaikan sampai tahun 2024.
BACA JUGA: Inspektur Wilayah V Kunjungi UPT Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ini Pesannya
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Beri Penghargaan pada 9 Satuan Kerja
Ia menyebutkan beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain sistem kerja penyederhanaan birokrasi, kepatuhan terhadap standar layanan, indeks pelayanan publik, indeks kualitas kebijakan.