Peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), peningkatan nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), nilai survei penilaian integritas, dan keberhasilan pembangunan zona integritas.
Dalam paparannya, Rahmi Widhiyanti menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Masifkan Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Judi Online
BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ingatkan ASN Tentang Bahaya Judi Online
Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar layanan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang berkualitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, peningkatan indeks pelayanan publik dan indeks kualitas kebijakan juga menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan kementerian.
Peningkatan nilai SAKIP juga menjadi perhatian utama, mengingat SAKIP merupakan instrumen penting dalam menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Berikan Penghargaan Kepada Pegawai Teladan
BACA JUGA:Lapas Narkotika Muara Beliti Kemenkumham Sumsel Gunakan E-Pas Pay untuk WBP
Rahmi Widhiyanti juga menekankan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, agar tidak ada temuan yang berulang dan dapat mempengaruhi citra Kementerian Hukum dan HAM di mata publik.
Peningkatan nilai maturitas SPIP juga menjadi fokus, mengingat SPIP berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
Selain itu, nilai survei penilaian integritas juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
BACA JUGA: Jelang Monev Capaian Kinerja Semester I, Kemenkumham Sumsel Pastikan Persiapan Acara
Rahmi Widhiyanti juga menyoroti keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, mengingat zona integritas merupakan wilayah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sepakat dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari rakor ini harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.