Namun, hingga kini, banyak kasus yang masih belum tuntas, dan korban serta keluarga korban masih terus menuntut keadilan.
Selain itu, intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah, komersialisasi pendidikan, represifitas aparat terhadap demonstran, serta konflik agraria yang semakin meluas juga menjadi bukti kegagalan pemerintahan Jokowi dalam memenuhi janji Nawacita.
BEM SI menegaskan bahwa janji-janji ini tidak hanya diabaikan, tetapi malah berbalik menjadi kebijakan yang merugikan rakyat.
Eskalasi Aksi: Dari Gerakan Online ke Mobilisasi Massa
BEM SI menyadari bahwa gerakan mereka tidak akan cukup kuat jika hanya dilakukan secara online.
Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk mengeskalasi aksi mereka dengan menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia.
Satria Naufal menyebutkan bahwa perlawanan di tingkat lokal sudah cukup masif, tetapi pemerintah tampaknya masih meremehkan suara mahasiswa dan masyarakat sipil.
BEM SI berencana untuk mengkonsolidasikan kekuatan di berbagai daerah, dengan tujuan untuk menggelar aksi massa secara nasional.
Mereka yakin bahwa dengan mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Jokowi, mereka dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah.
Respon Pemerintah: Sikap yang Masih Menunggu
Hingga berita ini ditulis, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi yang dilakukan oleh BEM SI.
Sikap diam dari pemerintah ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk apakah pemerintah akan merespons tuntutan BEM SI atau justru akan mengabaikan gerakan ini.
Namun, BEM SI menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini. Jika pemerintah terus mengabaikan suara mahasiswa dan masyarakat sipil, mereka berjanji untuk melanjutkan aksi mereka hingga tuntutan mereka terpenuhi.
BEM SI juga menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kritik terhadap Jokowi, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan untuk mengembalikan semangat reformasi yang mereka anggap telah dirusak oleh pemerintahan saat ini.
Jadi, aksi yang dilakukan oleh BEM SI pada 16 Agustus 2024 ini merupakan salah satu bentuk kritik paling keras terhadap kepemimpinan Jokowi selama dua periode.
Dengan mengirimkan rapor merah dan ijazah ketidaklulusan, BEM SI ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal memenuhi janji-janji yang disampaikan selama kampanye.