BEM SI Kirim Rapor Merah untuk Jokowi: Kritik dan Tuntutan Setelah 10 Tahun Kepemimpinan

BACA JUGA:Presiden Jokowi Tolak 300 Usulan Pemekaran Wilayah dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Presiden Jokowi Tandai Pembangunan PLN Hub, Pusat Ekosistem Transisi Energi dan Layanan Digital di Jantung IKN

BEM SI juga mengajak masyarakat umum untuk ikut serta dalam gerakan ini, dengan menggunakan tagar #OrdeReformati sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

Gelar 'Bapak Politik Dinasti dan Pembangkang Konstitusi' untuk Jokowi

Dalam aksi ini, BEM SI juga memberikan gelar yang cukup kontroversial kepada Jokowi, yaitu 'Bapak Politik Dinasti dan Pembangkang Konstitusi'. 

Gelar ini diberikan untuk menyoroti praktik politik dinasti yang semakin marak di bawah kepemimpinan Jokowi, serta pelanggaran terhadap konstitusi yang mereka nilai sering terjadi selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

Menurut BEM SI, politik dinasti yang berkembang di Indonesia adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi yang sangat mengkhawatirkan. 

Jokowi dianggap telah membuka pintu bagi praktik-praktik politik yang tidak sehat, di mana kekuasaan didistribusikan di antara keluarga dan kerabat dekatnya, mengabaikan prinsip meritokrasi dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik.

Selain itu, pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi juga menjadi sorotan. 

BEM SI menyebutkan bahwa berbagai kebijakan yang diambil, seperti pelemahan KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan.

Nawacita yang Berubah Menjadi Nawadosa

Salah satu kritik terbesar yang dilontarkan oleh BEM SI adalah perubahan arah kebijakan Jokowi yang mereka sebut sebagai transformasi "Nawacita menjadi Nawadosa". 

Dalam kampanye pemilihan presiden, Jokowi mengusung visi Nawacita, yang berisi sembilan program prioritas untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. 

Namun, menurut BEM SI, visi tersebut kini telah berubah menjadi "Nawadosa", sebuah istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

BEM SI menyoroti berbagai janji yang tidak terealisasi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. 

Salah satu yang paling disoroti adalah janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.