PALPOS.ID - Bahlil Lahadalia dan Spekulasi Penunjukan Jokowi Sebagai Dewan Pembina Golkar: Masa Depan Politik Golkar.
Partai Golongan Karya (Golkar) telah menjadi salah satu kekuatan politik dominan di Indonesia selama beberapa dekade.
Sebagai partai besar, Golkar sering kali menjadi penentu dalam berbagai keputusan politik penting di tanah air.
Pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Agustus 2024, Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2024-2029.
BACA JUGA:Munas XI Partai Golkar: Bahlil Lahadalia Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum Partai Beringin
BACA JUGA:Surat Dukungan Tokoh Senior: Jokowi Diminta Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Akankah Terwujud?
Terpilihnya Bahlil membawa banyak spekulasi dan harapan, terutama terkait dengan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang baru.
Sebagai Ketua Umum terpilih, Bahlil memiliki hak prerogatif untuk menentukan komposisi pengurus DPP Golkar, termasuk memilih sosok yang akan duduk di jajaran Dewan Pembina.
Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, muncul pertanyaan besar: Apakah Bahlil akan menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina Golkar? Spekulasi ini mengemuka di kalangan internal Golkar dan pengamat politik, mengingat kedekatan Bahlil dengan Jokowi serta peran penting Golkar dalam pemerintahan.
Golkar dan Hak Formatur Tunggal Ketua Umum
Sebagai Ketua Umum terpilih, Bahlil Lahadalia memiliki wewenang penuh untuk menyusun kepengurusan DPP Golkar.
BACA JUGA:Munas XI Partai Golkar: Bamsoet Tegaskan Jokowi Bakal Menjadi Kader Partai Beringin?
Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadier, menjelaskan bahwa Bahlil memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di posisi strategis seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, hingga Sekretaris Jenderal.
Hak ini menjadikan Bahlil sebagai formatur tunggal yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa struktur kepengurusan Golkar dapat mengakomodasi kepentingan partai dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.