Adies Kadier menambahkan bahwa penyusunan kepengurusan baru Golkar harus dilakukan dengan cepat, mengingat waktu yang terbatas untuk mendaftarkan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, Golkar baru dapat mengajukan kepengurusan baru ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai persiapan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang.
BACA JUGA:Partai Golkar Siap Ubah AD/ART: Jokowi-Gibran Masuk Bursa Munas XI?
BACA JUGA:Tidak Jera 2 Kali Dipenjara, Novriansyah Kembali Ditangkap Satresnarkoba Polres Prabumulih
Spekulasi Penunjukan Jokowi sebagai Dewan Pembina Golkar
Salah satu spekulasi yang mencuat di kalangan kader Golkar adalah kemungkinan penunjukan Presiden Jokowi sebagai Dewan Pembina Golkar.
Isu ini muncul setelah beredarnya surat yang menyebutkan adanya permintaan dari sejumlah kader Golkar agar Jokowi mengambil peran tersebut.
Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut.
Adies Kadier menegaskan bahwa belum ada nama Jokowi yang muncul dalam pembahasan internal partai terkait posisi Dewan Pembina.
BACA JUGA:Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar: Tiga Alasan Bahlil Lahadalia Tepat Pimpin Partai Beringin
Meskipun demikian, peluang Jokowi untuk menduduki posisi tersebut tidak sepenuhnya tertutup.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, Bahlil sebagai Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk menunjuk siapa saja yang dianggap layak menduduki posisi tersebut.
Jika Bahlil melihat bahwa kehadiran Jokowi di Dewan Pembina dapat memberikan manfaat strategis bagi Golkar, tidak menutup kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dipilih.
Bahlil Lahadalia: Dukungan Penuh untuk Prabowo-Gibran
Sebagai Ketua Umum yang baru, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Golkar akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.