Mereka meminta agar semua pihak menghentikan segala bentuk tindakan yang dapat merusak tatanan demokrasi dan mengancam keutuhan bangsa.
Perspektif Ahli Hukum dan Pengamat Politik
Dalam situasi yang semakin memanas, banyak ahli hukum dan pengamat politik memberikan pandangan mereka mengenai dampak dari revisi UU Pilkada ini.
Mereka menyoroti bahwa keputusan DPR untuk merevisi UU Pilkada dalam waktu singkat merupakan tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan preseden buruk bagi proses demokrasi di Indonesia.
“Ketika DPR mengesampingkan putusan MK yang final dan mengikat, ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moralitas politik dan penghormatan terhadap institusi negara,” kata Yusril.
Di sisi lain, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Siti Zuhro, menekankan bahwa revisi UU Pilkada yang dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu di balik perubahan tersebut.
“Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci dalam proses legislasi. Ketika hal ini diabaikan, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mempercayai hasil dari proses tersebut,” ujar Siti Zuhro.
Implikasi terhadap Proses Pilkada dan Demokrasi Indonesia
Putusan MK terkait perubahan UU Pilkada dan tindakan DPR untuk merevisi undang-undang tersebut menimbulkan berbagai implikasi terhadap proses Pilkada dan demokrasi di Indonesia.
Salah satu implikasi yang paling jelas adalah potensi ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.
KPU sebagai penyelenggara pemilu berada pada posisi yang sulit, di mana mereka harus menjaga keseimbangan antara menjalankan putusan MK yang final dan mengikat, serta menghadapi tekanan politik dari DPR dan pemerintah yang berupaya melakukan revisi undang-undang.
Jika ketidakpastian ini tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2024.
Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga dapat menimbulkan polemik di masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang merasa bahwa hak mereka untuk memilih pemimpin daerah telah dirusak oleh tindakan sepihak dari lembaga legislatif.
Tuntutan dari Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat
Di tengah situasi yang genting ini, berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM turut angkat bicara.