Kesepakatan Daerah: Pemekaran harus didasarkan pada kesepakatan dari daerah-daerah yang bersangkutan. Ini melibatkan konsultasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat untuk memastikan bahwa pemekaran ini mendapat dukungan yang luas.
Usulan Gubernur: Gubernur daerah yang akan dimekarkan mengusulkan pemekaran kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Usulan ini biasanya dilengkapi dengan kajian teknis dan finansial yang mendukung rencana pemekaran.
Evaluasi Pemerintah Pusat: Setelah usulan diterima, Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemekaran. Evaluasi ini meliputi aspek administratif, teknis, dan finansial untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut layak dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Persetujuan DPR RI dan DPD RI: Setelah melalui evaluasi, usulan pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan DPD RI. Proses ini melibatkan pembahasan mendalam dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan baik.
Pengesahan oleh Presiden: Setelah disetujui oleh DPR RI dan DPD RI, pemekaran wilayah kemudian akan disahkan oleh Presiden. Dengan pengesahan ini, pemekaran resmi dilaksanakan dan provinsi baru dapat mulai beroperasi.
Tantangan dan Harapan Pemekaran
Proses pemekaran wilayah selalu menghadapi tantangan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial.
Namun, harapan bagi Provinsi Mataraman adalah bahwa pemekaran ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat.
Dengan pemerintahan yang lebih dekat dan fokus, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini dapat meningkat secara signifikan.
Tantangan Politik
Tantangan politik yang mungkin muncul dalam proses pemekaran ini termasuk perbedaan pandangan di antara elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dukungan politik yang kuat diperlukan agar proses pemekaran dapat berjalan lancar.
Selain itu, adanya moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat juga bisa menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Tantangan Ekonomi
Dari sisi ekonomi, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa provinsi baru ini dapat mandiri secara finansial.
Pemerintah daerah Provinsi Mataraman harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, serta menarik investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.