Industri kreatif di Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di kalangan generasi muda.
BACA JUGA:SGS Garuda Shield 2024 di Baturaja Hadirkan 200 Penerjun dari 3 Negara
Menurut data Nielsen tahun 2019, rokok adalah kategori produk yang paling banyak diiklankan di media luar ruang, dengan lebih dari 1.000 titik iklan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
Jika PP Nomor 28/2024 dijalankan, larangan iklan ini berpotensi menekan pendapatan media luar ruang yang sangat bergantung pada promosi produk rokok.
Kerugian yang timbul dari regulasi ini tidak hanya berupa biaya langsung yang harus ditanggung oleh industri, tetapi juga biaya tidak langsung seperti pembuatan materi dan iklan promosi yang juga akan terdampak.
"Kerugian besar tidak hanya timbul dari biaya langsung industri, tetapi juga biaya tidak langsung seperti pembuatan materi dan iklan promosi," jelas Heri.
Situasi ini dianggap kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri kreatif di Tanah Air.
Industri kreatif yang seharusnya menjadi solusi atas tingkat pengangguran di kalangan generasi muda justru terancam oleh kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pelaku usaha.
Seruan untuk Revisi dan Penundaan
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, juga menyoroti perlunya revisi terhadap regulasi ini.
Menurutnya, jika regulasi ini tidak bisa dibatalkan, maka pelaksanaannya sebaiknya ditunda.
"Kalau tidak bisa dibatalkan, bisa diundur. Ditunda pelaksanaannya. Kita harapkan pemerintah mau menampung," kata Sutrisno.
Sebagai asosiasi multisektor, APINDO menerima banyak masukan tentang PP 28/2024 dari berbagai sektor, mulai dari periklanan, tembakau, hingga makanan dan minuman.
Semua sektor tersebut memiliki keluhan yang sama terkait regulasi ini.
"Pembatasan iklan kan untuk itu, bagian dari tembakau. Konsen kita, kebijakan harusnya tidak datang tiba-tiba. Pemerintah kurang menampung aspirasi masyarakat. Ini menimbulkan gejolak luar biasa. Ini menandakan, belum ada komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha," jelas Sutrisno.