Teknologi Informasi dan Komunikasi: Akses terhadap teknologi informasi yang masih terbatas, yang penting untuk mendukung efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik.
Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan: Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah.
4. Potensi Konflik Sosial dan Budaya
Keragaman Etnis dan Budaya: Keragaman suku dan budaya di Sulawesi Timur adalah aset yang berharga, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Persaingan Sumber Daya: Persaingan dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi dapat memicu ketegangan antar kelompok.
Integrasi Sosial: Dibutuhkan upaya untuk memperkuat integrasi sosial dan toleransi antar kelompok etnis dan agama melalui pendidikan dan program-program sosial.
5. Lingkungan dan Kelestarian Alam
Eksploitasi Sumber Daya Alam: Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem: Aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut dan darat.
Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Wilayah ini juga rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang perlu diantisipasi melalui perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik.
Strategi Mengatasi Tantangan
Untuk memastikan bahwa proses pemekaran Provinsi Sulawesi Timur berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal, diperlukan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan yang ada.
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.
Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
Perekrutan Profesional: Mengundang tenaga profesional dari luar daerah untuk membantu dalam fase awal pembangunan dan pemerintahan.