Pemerintah pusat harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan infrastruktur, potensi ekonomi, serta stabilitas sosial dan politik di wilayah yang akan dimekarkan.
Namun, moratorium DOB yang masih berlaku menjadi hambatan terbesar dalam proses pemekaran ini. Banyak pihak berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium tersebut agar aspirasi masyarakat Aceh dapat terwujud.
Reaksi Masyarakat dan Tokoh Lokal
Reaksi masyarakat terhadap usulan pemekaran Provinsi Aceh cukup beragam.
Sebagian besar masyarakat di wilayah yang diusulkan menjadi provinsi baru mendukung penuh pemekaran ini, dengan harapan bahwa pelayanan publik akan lebih cepat dan pembangunan lebih merata.
Tokoh-tokoh lokal juga banyak yang menyuarakan dukungannya, terutama karena mereka melihat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika provinsi baru berhasil terbentuk.
Namun, ada juga pihak yang skeptis dan khawatir pemekaran akan membebani anggaran negara serta menciptakan potensi konflik antardaerah.
Pemekaran sebagai Solusi Pembangunan Aceh
Pemekaran wilayah Provinsi Aceh dengan usulan pembentukan tiga provinsi daerah otonomi baru, yaitu Provinsi ALA, Provinsi ABAS, dan Provinsi Samudra Pase, merupakan solusi yang diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Meski proses legislasi dan tantangan administratif masih menjadi hambatan, semangat masyarakat Aceh untuk memperjuangkan pemekaran ini terus berkobar.
Apakah pemerintah pusat akan segera mencabut moratorium DOB dan mengabulkan aspirasi masyarakat Aceh? Hanya waktu yang akan menjawab.
Namun, satu hal yang pasti, harapan untuk masa depan Aceh yang lebih baik tetap menjadi cita-cita bersama.