Di sisi lain, masyarakat pesisir yang terkena dampak pengerukan pasir sering kali mengalami penurunan kualitas hidup.
Mereka menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian, karena kerusakan pada ekosistem laut mengurangi hasil tangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya.
Peluang Ekonomi vs Risiko Lingkungan
Bagi beberapa kalangan, khususnya pelaku bisnis, kebijakan ekspor pasir laut ini dipandang sebagai peluang ekonomi baru.
Indonesia memiliki cadangan pasir laut yang melimpah, dan dengan membuka kembali ekspor, pemerintah berharap bisa mendatangkan devisa tambahan bagi negara.
Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung pembersihan sedimentasi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang terkena dampak akumulasi sedimen berlebihan.
Dengan mengelola hasil sedimentasi tersebut, pemerintah berharap dapat meminimalisir risiko banjir dan dampak lingkungan negatif lainnya.
Namun, para pakar lingkungan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Mereka khawatir bahwa tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, kegiatan ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak dapat diperbaiki.
Aktivitas pengerukan pasir secara besar-besaran juga bisa memicu konflik sosial di daerah pesisir yang terkena dampak langsung dari kegiatan ini.
Masa Depan Ekspor Pasir Laut di Indonesia
Dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merusak ekosistem laut yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Beberapa pakar lingkungan menyarankan pemerintah untuk memberlakukan moratorium sementara jika terbukti bahwa aktivitas ekspor pasir laut berdampak negatif pada lingkungan.
Selain itu, perlu adanya kajian mendalam dan pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam ekspor pasir laut.
Jika tidak diatur dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi bom waktu bagi ekosistem laut Indonesia yang sudah rapuh akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia lainnya.