Kendala dan Solusi Pembentukan Provinsi OKE di Tengah Moratorium DOB
Salah satu kendala besar dalam mewujudkan pembentukan Provinsi OKE adalah kebijakan moratorium DOB yang masih berlaku.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengontrol pembentukan daerah otonomi baru, dengan alasan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Banyak daerah otonomi baru yang terbentuk selama beberapa dekade terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, baik dari segi ekonomi maupun administrasi.
Namun, pengusul Provinsi OKE meyakini bahwa pembentukan provinsi ini tidak akan mengalami masalah serupa.
Mereka menyebutkan bahwa wilayah Ogan Komering dan Enim memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam sektor sumber daya alam dan pertanian.
Dengan demikian, provinsi baru ini diyakini mampu mandiri secara ekonomi sejak awal pembentukannya.
Selain itu, mereka juga berupaya mencari solusi alternatif, salah satunya dengan mengajukan revisi terhadap kebijakan moratorium.
Para pengusul berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan pengecualian terhadap wilayah yang memiliki potensi besar, seperti Provinsi OKE.
Mereka juga berjanji akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran, agar tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi di daerah otonomi baru lainnya.