PALPOS.ID - Kebocoran 6 Juta Data NPWP: Elsam Serukan Investigasi Serius, Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Jadi Korban.
Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia kembali memanas setelah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di situs dark web.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan oleh akun Bjorka pada Rabu, 18 September 2024.
Data tersebut, yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan informasi sensitif lainnya, diperkirakan dijual dengan harga mencapai Rp 150 juta.
BACA JUGA:Ketika 53 Juta NIK Berubah Jadi NPWP, Di Sini Cara Cek Validasinya
BACA JUGA:Realisasi PBB di Palembang Baru 56%, Warga Diimbau Segera Bayar Pajak Jika Telat Ini Dendanya...
Kebocoran ini tidak hanya menimpa warga negara biasa, tetapi juga tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan.
Di antara data yang bocor diduga terdapat data milik Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Hal ini menambah kekhawatiran atas lemahnya sistem keamanan data di Indonesia.
Elsam: Bocoran Data Diduga Berasal dari DJP
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyebutkan bahwa kebocoran data ini diduga kuat berasal dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
BACA JUGA:Pemutihan Pajak Kendaraan Terakhir, 2025 Penghapusan Data Kendaraan
BACA JUGA:Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Prabumulih Beri Diskon
Berdasarkan analisis awal, sampel data yang bocor menunjukkan karakteristik yang kuat terkait dengan data yang dikelola oleh DJP.
“Dari sampel data yang ditampilkan, sepertinya data ini berasal dari DJP,” ujar Wahyudi dalam pernyataan resminya pada Kamis, 19 September 2024.