Selain itu, aspek kesiapan infrastruktur juga menjadi tantangan. Daerah-daerah yang diusulkan menjadi bagian dari Provinsi Palapa Selatan perlu memiliki infrastruktur yang memadai, baik dari segi jalan, listrik, air bersih, maupun fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, pemekaran wilayah hanya akan menambah beban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang optimal.
4. Tantangan Sosial dan Budaya
Di luar aspek administratif dan ekonomi, pemekaran wilayah juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan.
Penggabungan beberapa wilayah dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda dapat memicu konflik identitas.
Meskipun daerah yang diusulkan untuk bergabung dalam Provinsi Palapa Selatan memiliki kesamaan sejarah, perbedaan dalam hal kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat masih bisa menjadi sumber ketegangan.
Masyarakat lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses pemekaran, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam pembentukan provinsi baru ini.
Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pembentukan provinsi baru ini tidak menimbulkan perpecahan sosial, melainkan justru menjadi kesempatan untuk memperkuat identitas budaya yang ada.
5. Dukungan dan Kritik terhadap Pemekaran
Setiap usulan pemekaran wilayah pasti akan memunculkan pro dan kontra. Bagi sebagian pihak, pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang selama ini terpinggirkan.
Namun, bagi yang lainnya, pemekaran wilayah hanya akan menambah beban anggaran dan menciptakan birokrasi yang lebih rumit.
Di Provinsi Bengkulu sendiri, usulan pembentukan Provinsi Palapa Selatan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan politisi lokal.
Mereka berpendapat bahwa pemekaran ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah selatan Bengkulu yang selama ini merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi.
Namun, kritik juga datang dari pihak-pihak yang khawatir bahwa pemekaran ini hanya akan memecah belah Bengkulu dan menghambat upaya pemerintah provinsi untuk memperkuat perekonomian di seluruh wilayah Bengkulu.
6. Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Keputusan akhir mengenai pembentukan Provinsi Palapa Selatan berada di tangan pemerintah pusat.