Meskipun usulan ini mendapat dukungan luas, realisasinya masih terganjal oleh moratorium DOB yang diberlakukan.
Pemerintah pusat perlu melakukan kajian mendalam terhadap setiap aspek pemekaran, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga potensi dampak sosial yang mungkin terjadi.
Selain itu, pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa pemekaran wilayah ini tidak hanya didorong oleh kepentingan politik lokal, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pemekaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Jadi, pemekaran wilayah Provinsi Bengkulu dengan pembentukan Provinsi Palapa Selatan membawa dampak yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik.
Meskipun usulan ini menjanjikan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tantangan dalam hal moratorium, infrastruktur, dan potensi konflik sosial harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat.
Di tengah dukungan dan kritik yang terus mengalir, penting bagi semua pihak terkait untuk menjaga dialog terbuka, menghormati kepentingan bersama, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.