Jadi, manipulasi data inflasi oleh oknum kepala daerah adalah masalah serius yang bisa berdampak negatif pada kebijakan ekonomi di Indonesia.
Meskipun BPS telah menggunakan metodologi yang ketat dan sesuai standar internasional, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kepala daerah untuk memanipulasi data demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat serta kerja sama antar lembaga untuk memastikan bahwa data inflasi yang dirilis benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya di daerah.