Dalam laporannya, Celios juga melakukan perbandingan antara anggaran yang digunakan oleh kabinet Prabowo-Gibran dengan kabinet Presiden Jokowi sebelumnya.
Berdasarkan data, kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri membutuhkan anggaran sebesar Rp 387,6 miliar per tahun untuk gaji dan tunjangan.
Anggaran ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan estimasi biaya kabinet baru yang mencapai Rp 777 miliar per tahun.
Menurut Galau D. Muhammad, potensi lonjakan anggaran ini terjadi akibat komposisi kabinet yang lebih gemuk dan jumlah posisi strategis yang semakin bertambah.
Ia menjelaskan bahwa dalam kabinet Jokowi, dengan jumlah wakil menteri yang lebih sedikit, anggaran dapat lebih terkendali.
BACA JUGA:Benarkah Hercules Bakal Jadi Menteri Pertahanan Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Faktanya
BACA JUGA:Percepat Pelayanan, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Bongkar Kabinet
Namun, dalam kabinet Prabowo-Gibran, komposisi menteri dan wakil menteri yang bertambah hampir dua kali lipat dari kabinet sebelumnya, memberikan kontribusi besar terhadap lonjakan anggaran.
"Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN. Dengan lebih banyak posisi yang diisi, lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan, dan ini berisiko bagi stabilitas fiskal negara ke depannya," kata Galau.
Risiko Pembengkakan Anggaran Lebih Besar
Estimasi Celios hanya mencakup gaji dan tunjangan para pejabat tinggi, namun potensi pembengkakan anggaran bisa lebih besar jika memasukkan komponen-komponen lain yang belum diperhitungkan dalam laporan tersebut.
Misalnya, biaya belanja pegawai pendukung, pengadaan fasilitas kantor, pengembangan infrastruktur kementerian baru, serta biaya pensiun di masa mendatang.
BACA JUGA:Surat Rahasia Menteri Kabinet Jadi Sorotan, Ini Tanggapan Ketua MUI Lubuklinggau
BACA JUGA:Gerah Isu Reshuffle Kabinet, Politisi Nasdem Minta Audit Bansos Kemensos, Emangnya Kenapa Buk?
“Estimasi perhitungan sederhana ini baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infrastruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa lebih besar lagi,” tambah Galau.