Pemkot Prabumulih Terapkan Efisiensi Anggaran, Perjadin Dikurangi Digantikan Zoom Meeting

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prabumulih, Wawan Gunawan SE AK CA, didampingi Kabid Pengelolaan Keuangan Daerah, Rara Berlian, mengatakan efisiensi anggaran tersebut juga berlaku bagi pemerintah kota (pemkot) Prabumulih.

Menurut wawan, pemkot Prabumulih juga mengalami pengurangan anggaran yang signifikan.

BACA JUGA:Peduli Kaum Disabilitas, Pemkot Prabumulih Gandeng Penyandang Disabilitas Produksi Seragam Sekolah Gratis

BACA JUGA:Reses DPRD Prabumulih Dapil II, Dipe Anom: Kita Serap dan Perjuangkan

Dijelaskan Wawan Gunawan, pengurangan anggaran di Pemkot Prabumulih merupakan dampak langsung dari Instruksi Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2025 yang menekankan perlunya efisiensi anggaran. 

"Pengurangan ini tidak hanya terjadi di kota Prabumulih, tetapi juga di kabupaten dan kota lain, bahkan secara nasional.

Kami akan mengalami pemangkasan anggaran hingga 50 persen untuk dana transfer dari pusat, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU)," ungkap Wawan.

Terkait persoalan itu kata Wawan, pemkot Prabumulih berupaya untuk menyesuaikan anggarannya dengan kebijakan pusat, dengan fokus pada pengurangan biaya yang tidak esensial. 

BACA JUGA:Tampung Asmara, Anggota DPRD Prabumulih Dapil I Gelar Reses di Kecamatan Prabumulih Timur

BACA JUGA:Disambar Kereta Api Babaranjang, Seorang Pria di Prabumulih Tewas Mengenaskan

Efisiensi anggaran tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas (Perjadin), belanja makan dan minum, alat tulis kantor, Forum Group Discussion (FGD), sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Wawan menegaskan, "Kami akan memotong 10 persen untuk ATK, cetak, dan belanja makan-minum."

Sumber: