Keputusan Kementerian ATR/BPN ini juga sebagai bagian dari upaya menertibkan pengelolaan lahan yang sering kali mengalami tumpang tindih kepemilikan antara perusahaan dan masyarakat setempat.
Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola lahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Penertiban ini tidak hanya untuk menjaga kepatuhan hukum tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat yang memerlukan kepastian lahan,” ujar Nusron.
Dampak dan Prospek Penegakan Hukum
Langkah yang diambil Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN menunjukkan tekad pemerintah dalam mengatasi konflik lahan dan memperbaiki tata kelola agraria di sektor perkebunan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi sektor lain untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mendukung peningkatan investasi yang berkelanjutan serta bertanggung jawab.
Masyarakat juga berharap tindakan tegas ini membawa dampak positif pada peningkatan penerimaan negara melalui pengelolaan lahan yang lebih teratur.
Kejelasan dalam kepemilikan lahan dan izin usaha akan memberikan rasa aman bagi investor, meningkatkan efisiensi lahan, dan mengurangi konflik yang sering terjadi di wilayah perkebunan.
Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN, BPKP, dan Kejaksaan Agung, diharapkan proses ini akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga pada akhir tahun, 537 perusahaan sawit yang terdaftar dapat memperoleh HGU atau membayar sanksi yang telah ditetapkan.