2. Mendukung Reformasi Birokrasi yang Berorientasi pada Pelayanan Publik, Menkumham juga mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Ini merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan tata kelola hukum yang efisien dan berkualitas, yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengurusan administrasi hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan.
"Pelayanan publik yang baik harus menjadi prioritas utama. Kemenkumham sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus memiliki sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik," tambah Menkumham.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik 7 Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Pembukaan Rakor Akselerasi Corporate University
3. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme, pengembangan kompetensi dan profesionalisme menjadi poin ketiga yang ditekankan oleh Menkumham.
Dalam era yang serba cepat dan penuh tantangan ini, penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci dalam menciptakan kinerja yang optimal.
Menkumham meminta agar seluruh jajaran Kemenkumham senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran yang berkesinambungan.
"Kompetensi yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan hukum yang ada," ungkapnya.
4. Memperkuat Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga, Menkumham juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis.
BACA JUGA:Tertinggi! Nilai 461 dari Peserta SKD Kemenkumham Sumsel Formasi Penjaga Tahanan Wanita
Kemenkumham sebagai salah satu kementerian yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia harus terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Imigrasi, Kementerian Pemasyarakatan, dan lembaga-lembaga lainnya.
“Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan kementerian lain untuk menciptakan sistem hukum yang saling terhubung dan harmonis. Hal ini akan mempercepat penegakan hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum,” jelas Menkumham.
5. Merujuk pada Sistem Merit dalam Proses Kenaikan Pangkat dan Karier, poin terakhir yang disampaikan Menkumham adalah tentang penerapan sistem merit dalam proses kenaikan pangkat dan jenjang karier.