MUARA ENIM,PALPOS.ID - Sebagian Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama), khawatirkan tidak lulus akibat keterlambatan pemberkasan.
Pasalnya, waktu yang diberikan pemerintah untuk pemberkasan sangat mepet sehingga membludak dan terancam penyelesaiannya tidak tepat waktu.
"Saya sudah mendaftar lewat online, tetapi baru bisa dilayani bebqqerapa hari kemudian, sedangkan waktu semakin sedikit dan banyak yang harus dilengkapi," ujar salah satu calon PPPK Muara Enim yang enggan namanya disebutkan, Minggu 12 Januari 2025.
Menurutnya, semenjak ia dinyatakan lulus sebagai calon tenaga PPPK di Kabupaten Muara Enim, ia pun langsung mengurus seluruh perlengkapan dan pemberkasan seperti ijazah, akte kelahiran, surat nikah, SKCK, MCU Surat Keterangan Sehat (Jasmani), Keterangan Sakit Jiwa (Rohani), Keterangan Bebas Narkoba.
BACA JUGA:Debit Air Sungai Lematang Meluap, 4 Desa Terendam Banjir
BACA JUGA:Pengedar Narkoba Dibekuk Sedang Tidur, 10 Paket Sabu Berhasil Diamankan
Semuanya harus berjuang sebab dibatasi dalam pengurusan seperti SKCK hanya bisa 100 orang perhari, MCU 300 orang perhari, sedangkan pelamarnya ribuan dari Kabupaten Muara Enim saja, belum ditambah dari Kabupaten /Kota di Sumsel.
"Kalau untuk SKCK saya sudah selesai, yang masih terkendala untuk MCU sebab harus antri meski sudah mendaftar dan ditentukan tanggalnya," pungkasnya.
Sesuai dengan petunjuk, lanjutnya, untuk guru paling lambat untuk melengkapi pemberkasan pada tanggal 30 Januari 2025, sedangkan untuk tenaga tekhnis paling lambat tanggal 24 Januari 2025.
Sebab untuk MCU tersebut tidak semua Rumah Sakit bisa membuatnya hanya rumah sakit tertentu sehingga membludak.
BACA JUGA:Ribuan Siswa Terkepung Banjir Kendaraan Bermotor Ditinggal Di Sekolah
BACA JUGA:Jalin Sinergisitas, Kejari Muara Enim Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers
"Kalau daerah RSUD dr HM Rabain Muara Enim, selebihnya ada di Palembang.
Rumah Sakit daerah lain yang belum bisa memberikan pelayanan MCU, otomatis banyak yang ke Muara Enim seperti Pagar Alam, Empat Lawang, Lahat, Pali, dan lain-lain sehingga tambah membludak.
Jadi kami ingin ada kebijakan jika ada keterlambatan pemberkasan," harapnya.