Tanpa perencanaan yang matang, pemekaran berisiko hanya menjadi beban baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Rencana pembentukan Kabupaten Aceh Malaka mendapatkan dukungan luas dari masyarakat setempat.
Dukungan ini terlihat dari berbagai kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang diadakan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi lokal.
Masyarakat berharap bahwa dengan pemekaran ini, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah mereka dapat lebih merata dan cepat.
Selain itu, keinginan masyarakat untuk memiliki kabupaten sendiri didasarkan pada kebutuhan akan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap permasalahan lokal.
Dengan menjadi kabupaten baru, diharapkan program-program pembangunan dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh Malaka.
Peluang Pengembangan di Masa Depan
Jika disetujui, Kabupaten Aceh Malaka berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam pengembangan industri kecil dan menengah.
Pemerintah kabupaten baru dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan lembaga internasional, untuk mendukung program-program pengembangan ekonomi.
Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi:
Pendirian Sentra Industri Kecil:
Pemerintah daerah dapat membangun kawasan khusus untuk industri kecil dan menengah, lengkap dengan fasilitas produksi, pelatihan, dan pemasaran.
Pengembangan Wisata Ekonomi:
Mengangkat potensi lokal, seperti kerajinan dan makanan tradisional, sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kemitraan dengan Swasta:
Mendorong investasi swasta dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.