Pemekaran wilayah yang mengacu pada sejarah ini dinilai sebagai langkah untuk menghidupkan kembali identitas budaya dan sejarah Sunda di era modern.
Syarat Administratif Pembentukan Provinsi Baru
Pembentukan provinsi baru di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain:
Memiliki minimal lima kabupaten/kota sebagai cakupan wilayah.
Terdapat infrastruktur pemerintahan yang memadai.
Daya dukung ekonomi yang cukup untuk menopang operasional provinsi baru.
Persetujuan dari DPRD dan pemerintah daerah terkait.
Dengan delapan kabupaten yang berpotensi bergabung, Provinsi Jabar Raya telah memenuhi syarat administratif untuk berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan DKI Jakarta.
Dampak dan Manfaat Pemekaran
Pemekaran wilayah ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat, antara lain:
Pemerataan pembangunan:
Wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan akan mendapatkan perhatian lebih.
Peningkatan pelayanan publik:
Dengan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif.
Pengembangan ekonomi lokal:
Setiap kabupaten memiliki potensi ekonomi yang dapat berkembang lebih cepat jika mendapatkan perhatian khusus.
Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti:
Penyesuaian struktur pemerintahan baru.
Biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Koordinasi antar daerah yang membutuhkan waktu untuk stabilisasi.
Pembentukan Provinsi Jabar Raya merupakan gagasan yang berakar pada sejarah dan didorong oleh kebutuhan administratif serta ekonomi.
Baik melalui skenario bergabung dengan DKI Jakarta maupun pemekaran dari wilayah Jawa Barat, pembentukan provinsi ini memiliki peluang besar untuk terealisasi.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah pusat, Jabar Raya bisa menjadi provinsi baru yang berkembang pesat.
Dengan adanya pemekaran ini, masyarakat di Jawa Barat diharapkan bisa mendapatkan manfaat lebih besar dari pembangunan dan kebijakan yang lebih merata.