Selain itu, kesepakatan dan dukungan dari masyarakat lokal serta pihak-pihak terkait juga menjadi faktor penentu keberhasilan pemekaran ini.
Meskipun menghadapi berbagai hambatan, semangat dan tekad untuk melanjutkan perjuangan pemekaran wilayah tetap tinggi di kalangan masyarakat Berau.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pemerintah pusat mencabut moratorium DOB.
Misalnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Komite I mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Berau terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Berau Raya.
Mereka berharap dengan adanya provinsi baru, pelayanan publik dapat lebih merata dan cepat, mengingat luasnya wilayah Kalimantan Timur yang kerap menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan pembangunan.
Untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Berau Raya, diperlukan studi kelayakan yang komprehensif serta perencanaan strategis yang matang.
Studi kelayakan harus mencakup berbagai aspek, termasuk potensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Selain itu, perencanaan strategis harus disusun untuk memastikan bahwa pembentukan provinsi baru dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pembentukan Provinsi Berau Raya merupakan sebuah wacana yang didasarkan pada potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Berau.
Namun, proses menuju pembentukan provinsi baru ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai hambatan serta tantangan, terutama terkait dengan kebijakan moratorium DOB yang masih berlaku.
Diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan tersebut dan mewujudkan Provinsi Berau Raya sebagai provinsi baru yang mandiri dan sejahtera.