Pamona Raya tidak sekadar rencana administratif.
Ini juga merupakan perjuangan etnis Pamona untuk mengangkat identitas dan budayanya ke tingkat yang lebih tinggi.
Etnis Pamona dikenal memiliki sistem adat yang kaya, mulai dari upacara ritual “momu”, sistem kekerabatan “nggai”, hingga bahasa daerah Pamona yang masih hidup di tengah masyarakat.
Pembentukan kabupaten baru ini menjadi momentum penting untuk pelestarian budaya lokal.
Dengan kewenangan otonom, pemerintah kabupaten nantinya dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan budaya, pelatihan bahasa daerah, hingga pembangunan museum dan pusat seni tradisional Pamona.
“Budaya kami adalah harta yang tidak ternilai. Kami ingin generasi muda kami tetap bangga menjadi Pamona,” kata Maria Langi, seorang aktivis perempuan yang aktif dalam komunitas adat Tentena.
Dari sisi ekonomi, Pamona Raya memiliki potensi pertanian dan perikanan yang sangat besar.
Wilayah ini subur untuk tanaman kakao, kopi, dan sayur-mayur, serta hasil perikanan dari Danau Poso seperti ikan sidat (sogili) yang sangat bernilai ekonomis tinggi.
Dengan menjadi kabupaten sendiri, Pamona Raya akan memiliki keleluasaan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Pengembangan UMKM berbasis wisata, penguatan koperasi nelayan dan petani, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata diyakini akan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya dilihat dari jumlah penduduknya yang sedikit. Lihat potensinya. Kami bisa mandiri kalau diberi kesempatan,” tutur Kepala Desa Tokilo, Herman Wona.
Meski banyak harapan dibebankan pada rencana pemekaran ini, jalan menuju pembentukan Kabupaten Pamona Raya tidaklah mudah.
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sejak 2014. Ini membuat banyak aspirasi daerah tertunda, termasuk di Sulawesi Tengah.
Namun, sejumlah pihak optimis bahwa dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, DPRD, serta koordinasi yang baik dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pamona Raya bisa menjadi prioritas pembukaan DOB jika moratorium resmi dicabut atau diberikan pengecualian.
Isu lain yang tak kalah penting adalah soal pembagian aset dan sumber daya dengan Kabupaten Poso.
Pembentukan daerah baru harus dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan win-win solution agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari.