Status sebagai kabupaten baru akan mempercepat pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
Dengan pengelolaan APBD sendiri, Kutai Pesisir bisa lebih fokus mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tokoh-tokoh lokal bahkan sudah beberapa kali mengadakan audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan realisasi Kutai Pesisir sebagai DOB.
Tantangan dalam Pembentukan Kutai Pesisir
Meski memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:
Proses Administratif dan Regulasi:
Karena masih adanya moratorium pemekaran daerah di tingkat nasional, perjuangan ini harus bersabar hingga moratorium dicabut.
Kesiapan Infrastruktur dan SDM:
Pembangunan sarana pemerintahan baru, kesiapan sumber daya manusia, serta perencanaan tata ruang wilayah menjadi aspek krusial.
Sinkronisasi dengan IKN:
Mengingat lokasinya yang bersebelahan dengan IKN, Kutai Pesisir harus disiapkan agar sejalan dengan grand design pembangunan IKN yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Perkiraan Dampak Positif Jika Kutai Pesisir Disahkan
Jika pemekaran berhasil dilakukan, Kutai Pesisir diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Kalimantan Timur.
Beberapa dampak positif yang diprediksi meliputi:
Pertumbuhan Ekonomi Regional: