Jika dikelola secara profesional, sektor ini dapat menjadi tulang punggung ekonomi Garut Selatan.
Proses Administratif dan Regulasi Pemekaran
Secara administratif, pembentukan CDOB Kabupaten Garut Selatan harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di antaranya adalah:
Keputusan hasil musyawarah desa
Persetujuan bersama DPRD Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten
Persetujuan dari DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi
Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir.
Moratorium ini bertujuan untuk mengontrol efisiensi anggaran dan memastikan kesiapan daerah sebelum dimekarkan.
Meski begitu, peluang untuk menjadi daerah persiapan tetap terbuka. Jika disetujui, status tersebut akan dievaluasi selama tiga tahun pertama.
Jika dinilai berhasil memenuhi indikator pemerintahan daerah, maka CDOB tersebut akan resmi menjadi kabupaten definitif.
Sebaliknya, jika gagal, wilayah tersebut akan dikembalikan ke kabupaten induk sesuai Pasal 39 UU 23/2014.
Dukungan Masyarakat dan Harapan Masa Depan
Aspirasi pemekaran wilayah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat di 15 kecamatan yang akan tergabung dalam Kabupaten Garut Selatan. Mereka berharap pemekaran ini dapat:
Meningkatkan pelayanan publik
Mempercepat pembangunan infrastruktur
Menumbuhkan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah