Tantangan dalam Proses Pemekaran
Meski aspirasi pemekaran Kabupaten Jampang membawa harapan, namun tantangan tidak sedikit. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:
Kebijakan Moratorium dari Pemerintah Pusat
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah baru karena alasan anggaran dan efektivitas tata kelola daerah.
Pembiayaan Awal yang Besar
Pemekaran daerah memerlukan biaya besar, mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, perekrutan ASN, pembentukan lembaga, dan lainnya.
Persetujuan dari DPR RI dan Kemendagri
Rencana ini memerlukan proses panjang hingga disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Belum lagi syarat administrasi seperti dokumen kajian akademik, naskah usulan, dan peta wilayah.
Sinkronisasi Wilayah
Perlu dilakukan kajian sosial dan batas wilayah agar tidak terjadi konflik antara kecamatan induk dan kabupaten baru.
Dukungan Masyarakat Menguat
Masyarakat di 18 kecamatan yang tergabung dalam rencana pemekaran terus menunjukkan antusiasme.
Mereka aktif dalam kegiatan sosial, deklarasi, dan pengumpulan tanda tangan aspiratif sebagai bentuk dukungan moral kepada Forkoda dan legislatif.
Tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat lokal pun turut serta dalam menyuarakan dukungan agar pemerintah pusat segera membuka kembali keran pemekaran untuk daerah yang memang memenuhi syarat, seperti Kabupaten Jampang ini.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Dengan semangat kolektif yang terus menguat, masyarakat berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan memberikan jalan bagi realisasi Kabupaten Jampang.