Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: 13 Calon Kabupaten dan Kota Baru Menanti Lampu Hijau dari Pemerintah Pusat

Jumat 23-05-2025,15:29 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Bambang

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: 13 Calon Kabupaten dan Kota Baru Menanti Lampu Hijau dari Pemerintah Pusat.

Wacana pemekaran wilayah di Indonesia kembali mencuat ke permukaan, kali ini dari Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sebanyak 13 daerah tengah mengajukan diri untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), terdiri dari 10 calon kabupaten dan 3 calon kota. 

Upaya ini telah melewati berbagai kajian administratif, geografis, serta sosial-ekonomi, namun seluruhnya kini menanti restu dari pemerintah pusat karena masih terhalang moratorium pemekaran yang belum dicabut secara resmi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: DOB Kabupaten Raja Ampat Selatan untuk Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Usulan Pembentukan Provinsi Blambangan dan Potensi Besar di Sektor Pertanian

Dorongan pemekaran ini digadang-gadang sebagai jalan keluar untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, memperpendek jalur birokrasi, serta membuka peluang baru bagi percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini dinilai tertinggal dari sisi pelayanan dan infrastruktur.

Latar Belakang dan Urgensi Pemekaran di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang kini terdiri atas 24 kabupaten/kota menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan pembangunan. 

Wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten induk sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan.

Selain itu, faktor-faktor seperti luas wilayah geografis, kepadatan penduduk, dan potensi sumber daya alam lokal turut menjadi pertimbangan dalam pengajuan DOB. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Masyarakat Bingung Tentukan Nama Provinsi Baru, Mataraman atau Jawa Selatan?

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Calon Provinsi Madura untuk Pengelolaan Kebudayaan Lokal

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa pihaknya bersama para kepala daerah telah menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kita butuh kehadiran negara lebih dekat dengan rakyatnya. Salah satu cara adalah dengan membentuk daerah otonomi baru, agar pembangunan bisa lebih cepat dan tepat sasaran," ujar Syaharuddin.

Kategori :