Penduduk: ±151.560 jiwa
Wilayah cakupan: Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur
Hambatan: Moratorium Pemekaran Daerah
Salah satu hambatan utama realisasi pemekaran ini adalah moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014.
Alasan utamanya adalah konsolidasi anggaran negara serta efisiensi birokrasi yang belum optimal di DOB hasil pemekaran sebelumnya.
Namun, gelombang aspirasi dari masyarakat akar rumput dan desakan dari DPRD serta kepala daerah membuat isu ini terus mengemuka.
Bahkan, beberapa pihak menyebut pentingnya dibuat “jalan tengah” berupa relaksasi moratorium untuk daerah-daerah yang telah memenuhi syarat teknis dan administratif.
Dukungan dari Tokoh Daerah dan Lembaga
Tokoh-tokoh adat, pemuda, dan akademisi turut menyuarakan dukungannya terhadap wacana ini.
Mereka berpendapat bahwa pembentukan DOB akan memberikan efek domino positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah masing-masing.
Misalnya, usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate diyakini akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut nasional sekaligus mendorong pariwisata bahari yang berkelanjutan.
Sementara Kota Rantepao dipandang layak menjadi kota mandiri mengingat posisinya sebagai pusat pariwisata budaya Toraja.
Menanti Komitmen Pemerintah Pusat
Rencana pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh konkret aspirasi masyarakat untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup.
Pemerintah pusat kini menghadapi dilema antara menjaga efisiensi birokrasi nasional dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Jika pemerintah mampu memberikan relaksasi moratorium secara selektif berdasarkan kriteria objektif, maka 13 calon DOB di Sulsel ini berpotensi menjadi model baru pembangunan wilayah berbasis lokalitas dan partisipasi.