Selama perjalanan karier militernya, Djaka terlibat dalam berbagai operasi penting, antara lain:
Operasi Seroja di Timor Timur
Operasi Militer di Aceh melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Djaka juga pernah mengisi sejumlah posisi strategis dalam institusi militer dan pemerintahan, seperti:
Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) (2017–2018)
Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam Kasad) (2018–2020)
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam (2021–2023)
Asisten Intelijen Panglima TNI (2023)
Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN)
Dengan latar belakang tersebut, tak heran jika Djaka dinilai memiliki kapabilitas dan integritas tinggi yang dibutuhkan untuk memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai—lembaga yang strategis dan vital dalam pengawasan keluar-masuk barang dari dan ke Indonesia.
Penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai juga merupakan hasil dari hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dengan usulan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Penunjukan ini mengikuti pertimbangan Menteri Keuangan dan merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi tidak ada yang dilanggar secara hukum,” ujar Hasan.
Dengan sinergi antara Presiden dan Menkeu dalam pengangkatan ini, maka dapat dipastikan bahwa penempatan Djaka bukan keputusan sepihak, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat pengawasan fiskal dan kepabeanan Indonesia.
Tantangan Baru di Bea Cukai: Reformasi dan Transparansi
Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tengah menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu penyelundupan, lemahnya pengawasan impor-ekspor, hingga reformasi sistem digital dan transparansi dalam layanan.
Djaka Budhi Utama diharapkan membawa semangat baru dalam reformasi di tubuh Bea Cukai.