Masyarakat Besemah dikenal memiliki adat istiadat yang kuat, dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah yang masih dijaga.
Dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Lokal
Sejumlah tokoh masyarakat, baik dari kalangan adat, agama, maupun politisi lokal, telah lama menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Besemah Selatan.
Mereka melihat pemekaran ini bukan semata-mata agenda politik, melainkan kebutuhan riil masyarakat dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara.
Menurut tokoh adat dari Kecamatan Kinal, pemekaran wilayah adalah "jalan menuju keadilan dan kemandirian."
Ia menekankan bahwa selama ini masyarakat di wilayah hulu merasa terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten induk.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang menilai aspirasi pembentukan Kabupaten Besemah Selatan patut diperjuangkan, apalagi jika nantinya moratorium DOB dicabut.
Menggantungkan Harapan pada Pemerintah Pusat
Moratorium DOB yang diterapkan pemerintah pusat memang menjadi batu sandungan utama.
Hingga saat ini, pemerintah pusat belum membuka kembali keran pemekaran wilayah, dengan alasan keterbatasan anggaran dan evaluasi terhadap DOB yang telah dibentuk sebelumnya.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri sempat memberikan sinyal bahwa pemekaran wilayah akan dipertimbangkan secara selektif, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki urgensi tinggi dan telah menyelesaikan semua syarat administratif serta dukungan sosial politik.
Calon Kabupaten Besemah Selatan dinilai telah memenuhi sebagian besar prasyarat tersebut, termasuk adanya dukungan mayoritas masyarakat, studi kelayakan, dan kesiapan perangkat kelembagaan.
Hanya tinggal menunggu momen dan momentum yang tepat dari pemerintah pusat.
Potensi Ibu Kota dan Infrastruktur Pendukung
Dalam berbagai wacana, Kecamatan Kaur Utara sering disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota Calon Kabupaten Besemah Selatan.
Kecamatan ini memiliki letak yang cukup strategis serta infrastruktur yang lebih memadai dibanding kecamatan lainnya.
Namun, pembangunan infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah menengah atas, dan sarana transportasi lintas kecamatan tetap perlu menjadi prioritas apabila pemekaran ini terwujud.
Isu dan Tantangan
Tentu tidak semua hal berjalan mulus. Beberapa tantangan dan kekhawatiran yang muncul dari wacana pemekaran ini antara lain:
Risiko pembengkakan anggaran daerah
Potensi konflik kepentingan antar elit lokal
Pemilihan lokasi ibu kota yang mungkin menimbulkan friksi horizontal
Minimnya partisipasi pemuda dalam gerakan aspirasi pemekaran
Maka dari itu, gerakan ini perlu dikelola secara inklusif, melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda agar tidak hanya menjadi proyek elite tetapi benar-benar berakar dari kehendak rakyat.