Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kota Meulaboh dengan Potensi Strategis

Minggu 20-07-2025,13:31 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Bambang

Luas Wilayah: 809 km²

Populasi: Sekitar 136.000 jiwa

Jika berhasil dimekarkan, Meulaboh akan menjadi kota otonom yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. 

Lokasinya yang berada di pesisir barat Aceh memberikan keuntungan geografis yang strategis untuk mengembangkan sektor maritim dan perdagangan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ALA Memiliki Kekayaan Alam yang Melimpah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan 3 Provinsi Baru Mendapat Dukungan Masyarakat Setempat

Alasan Pemekaran Kota Meulaboh

Usulan pembentukan Kota Meulaboh tidak terlepas dari berbagai alasan mendasar, di antaranya:

Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan status sebagai kota otonom, Meulaboh diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan dekat dengan masyarakat. 

Pemekaran ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Meulaboh memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan Provinsi Tana Toraja Kembali Bergulir

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan Provinsi Bugis Timur dengan Posisi Strategis

Dengan pemekaran ini, pemerintah kota yang baru dapat fokus pada pengembangan industri maritim, budidaya perikanan, serta perdagangan hasil laut, yang akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Efisiensi Pengelolaan Wilayah

Kabupaten Aceh Barat saat ini memiliki wilayah yang cukup luas. 

Dengan pemekaran, beban pengelolaan wilayah dapat terbagi, sehingga pembangunan di daerah induk dan daerah baru dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dorongan untuk Pembangunan Infrastruktur

Sebagai calon kota otonom, Meulaboh memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. 

Kategori :