Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pertambangan, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Tantangan dan Hambatan Pemekaran
Meski memiliki banyak manfaat, pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:
Moratorium DOB
Saat ini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini menjadi hambatan utama bagi daerah yang ingin melakukan pemekaran.
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Untuk menjadi kabupaten sendiri, Kepulauan Kundur harus memiliki infrastruktur yang memadai, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan baru.
Pendanaan dan Anggaran
Pemekaran membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk membangun infrastruktur pemerintahan maupun untuk operasional awal daerah baru. Oleh karena itu, kesiapan anggaran menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.
Wacana pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, akademisi, dan pelaku usaha lokal.
Mereka berharap pemekaran ini dapat segera terealisasi agar dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di Kepulauan Kundur.
Sejumlah organisasi masyarakat dan kelompok pemuda juga telah menyatakan dukungannya terhadap pemekaran ini dengan melakukan berbagai diskusi dan audiensi dengan pemerintah daerah dan pusat.
Langkah-Langkah Menuju Pemekaran
Agar pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur dapat terwujud, beberapa langkah harus dilakukan, antara lain:
Penyusunan Kajian Akademik
Pemerintah daerah dan tim akademisi harus menyusun kajian akademik yang komprehensif mengenai kelayakan pemekaran, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan administratif.
Pengajuan Proposal ke Pemerintah Pusat
Setelah kajian akademik selesai, pemerintah daerah harus mengajukan proposal kepada pemerintah pusat dan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Sosialisasi kepada Masyarakat
Pemerintah daerah perlu terus mensosialisasikan manfaat dan dampak pemekaran kepada masyarakat, agar mereka memahami proses dan tujuan dari pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Sambil menunggu persetujuan pemekaran, pemerintah daerah harus mulai membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan jaringan transportasi.
Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan dukungan masyarakat dan kesiapan infrastruktur, pemekaran ini memiliki peluang besar untuk terealisasi.
Dengan terus mendorong kajian akademik dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Kepulauan Kundur dapat segera berdiri sebagai daerah otonomi baru yang mandiri dan mampu mengelola sumber daya serta potensi daerahnya secara optimal.