Pantai pasir putih, situs menyelam, dan budaya lokal yang unik dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara.
Suara dari Warga: “Kami Ingin Lebih Dekat dengan Pemerintah”
Salah seorang tokoh adat dari Kecamatan Alor Timur, Ama Noke, mengatakan bahwa pemekaran wilayah adalah solusi konkret untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif.
“Kami di sini terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Kalau ada urusan administrasi atau pengobatan rujukan, warga harus menempuh perjalanan belasan jam. Kami butuh pemerintah hadir lebih dekat,” ungkapnya.
Sementara itu, Yulianti Bala, seorang guru di Desa Alila Timur, menambahkan bahwa pemekaran akan membuka akses pendidikan lebih luas.
“Kalau Alor Timur jadi kabupaten sendiri, saya yakin akan ada banyak sekolah, beasiswa, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Anak-anak kami layak mendapatkan masa depan yang setara,” ujarnya.
Meskipun aspirasi rakyat Alor Timur sudah sangat kuat, namun tantangan besar yang dihadapi adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat.
Pemerintah beralasan bahwa banyak DOB lama yang masih bergantung pada APBN dan belum mandiri secara fiskal.
Namun, di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa moratorium ini harus dikaji ulang secara selektif.
Daerah-daerah yang benar-benar layak dan sudah siap, seperti Alor Timur, seharusnya mendapat prioritas sebagai pilot project pemekaran baru di Indonesia Timur.
Jika terbentuk, Kabupaten Alor Timur diharapkan tidak hanya menjadi entitas administratif baru, tapi juga model pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Keberadaan adat, budaya, serta struktur sosial masyarakat di Alor Timur diyakini akan menjadi fondasi kuat untuk tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan efisien.
Aspirasi masyarakat Alor Timur untuk membentuk kabupaten sendiri bukanlah mimpi kosong.
Dengan potensi alam yang melimpah, kekayaan budaya yang unik, serta dukungan penuh dari masyarakat akar rumput, pemekaran wilayah ini adalah keniscayaan yang tinggal menunggu restu dari pusat.
Masyarakat kini hanya berharap agar suara dari timur Nusantara ini segera didengar oleh pemerintah pusat.
Sebab bagi mereka, pemekaran bukan hanya soal pembentukan wilayah baru, tapi tentang keadilan, akses, dan masa depan generasi penerus.