PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), transformasi digital kini menjadi fokus utama untuk memangkas rantai birokrasi perizinan yang selama ini dianggap berbelit-belit.
Program digitalisasi ini telah dimulai sejak masa kepemimpinan M. Raimon Lauri AR SSTP M.Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Palembang.
Menurutnya, perubahan sistem perizinan menjadi digital merupakan langkah besar dalam mewujudkan pelayanan publik modern.
BACA JUGA:Astra Motor Sumsel Dorong Pelajar Jadi Generasi Tertib Lewat Program Honda Genergy
“Kami sudah menerapkan percepatan pelayanan publik di bidang perizinan melalui transformasi digital. Tujuannya agar masyarakat bisa mengurus izin dengan cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor,” ujar Raimon, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Selasa (21/10/2025).
Raimon menjelaskan, setidaknya lima jenis perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini sudah sepenuhnya berbasis online, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin trayek baru dan perpanjangan, izin kardiovaskular, serta izin utilitas.
“Artinya, seluruh perizinan di DPMPTSP kini dapat diakses secara daring. Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara offline. Selain itu, kami juga telah memperbarui seluruh SOP perizinan agar selaras dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang OSS,” jelasnya.
Selain mempercepat pelayanan, digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong iklim investasi di Palembang. Raimon optimistis, target investasi tahun ini sebesar Rp9 triliun akan tercapai jika sistem pelayanan berjalan maksimal.
"Hingga September 2025, capaian investasi Kota Palembang telah menembus angka Rp7,5 triliun atau 83,3 persen dari target tahunan Rp9 triliun," ujar dia.
Kini, estafet kepemimpinan DPMPTSP Palembang diteruskan oleh Adrianus Amri, yang berkomitmen melanjutkan langkah tersebut.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pegawai, dinas terkait, dan masyarakat untuk mendukung visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Palembang,” kata Amri.
Ia menegaskan, digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi birokrasi di semua tingkatan pemerintahan.
“Dengan koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi digital, kami yakin Palembang dapat meningkatkan citra pelayanan publik sekaligus menarik investasi yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.