Pemekaran wilayah saat ini masih menunggu pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.
Kesiapan anggaran dan infrastruktur awal:
DOB membutuhkan alokasi APBD baru dan pembiayaan pembangunan kantor pemerintahan.
Sinkronisasi dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi dan kabupaten induk.
Harapan dan Cita-cita Masyarakat
Masyarakat Lombok Selatan menyimpan harapan besar terhadap pemekaran ini.
Salah satunya adalah Nurhamid, petani muda dari Jerowaru yang aktif dalam komunitas petani milenial.
Ia berharap pemekaran ini benar-benar menjadi momentum peningkatan kesejahteraan petani.
“Kami tidak ingin ini sekadar pemisahan wilayah administratif. Kami ingin ada perubahan nyata, pertanian lebih maju, akses jalan dibenahi, dan ada lapangan kerja di daerah sendiri,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ustaz Lalu Mahsun, tokoh agama dari Ekas, menambahkan bahwa pemekaran harus tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Sasak.
Langkah Strategis Menuju Pemekaran
Tim inisiator pemekaran Lombok Selatan telah menyusun roadmap strategis untuk mempercepat proses DOB ini:
Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Akademik
Koordinasi lintas lembaga (DPRD, Pemprov, Kemendagri)
Konsolidasi dukungan masyarakat melalui musyawarah desa
Pemetaan batas wilayah dan potensi ekonomi
Penyampaian proposal resmi ke Pemerintah Pusat
Aspirasi membentuk Kabupaten Lombok Selatan mencerminkan semangat masyarakat untuk berdaulat secara administratif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang lebih merata.
Di tengah dinamika politik dan tantangan regulasi, perjuangan ini adalah cerminan nyata dari harapan masyarakat akan perubahan dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.