Warga Solo Raya tidak perlu lagi tergantung pada pusat pemerintahan di Semarang untuk mengurus berbagai hal administratif tingkat provinsi.
3. Identitas Budaya dan Sejarah
Sebagai bekas wilayah kerajaan dan pusat budaya Jawa, Surakarta dianggap memiliki kekhasan yang layak mendapat status istimewa seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta.
Banyak tokoh budaya dan masyarakat adat yang mendukung pengembalian identitas sejarah ini melalui pemekaran administratif.
Respons dan Dukungan Masyarakat
Sejumlah elemen masyarakat menyambut baik rencana ini. Di berbagai forum diskusi dan media sosial, banyak yang menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi DIS.
Masyarakat Solo Raya, khususnya, menilai pemekaran ini sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah dan potensi wilayah mereka.
Di sisi lain, ada pula suara-suara kritis yang menyoroti urgensi, kesiapan infrastruktur pemerintahan baru, serta kemungkinan konflik kepentingan antarwilayah.
Namun secara umum, narasi yang berkembang lebih banyak memperlihatkan optimisme.
Perbandingan dengan Yogyakarta
Yogyakarta yang juga merupakan bekas wilayah kerajaan berhasil mendapatkan status sebagai provinsi istimewa dengan kekhususan.
Gubernur DIY secara otomatis dijabat oleh Sultan, sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan.
Lalu, bagaimana dengan Surakarta? Jika Provinsi DIS terbentuk, apakah Kasunanan Surakarta juga akan mendapat peran seremonial atau pemerintahan?
Ini menjadi salah satu poin krusial yang masih harus dirumuskan dengan matang.
Akan tetapi, beberapa pengamat hukum tata negara menilai bahwa kemungkinan penyesuaian status keistimewaan Surakarta akan merujuk pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah.
Apa Kata Para Tokoh dan Pejabat Daerah?
Sejauh ini, tanggapan dari pejabat dan kepala daerah di wilayah Solo Raya cukup beragam.
Wali Kota Surakarta, dalam beberapa kesempatan, menyatakan terbuka terhadap pembahasan lebih lanjut terkait pemekaran.
Namun, ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan secara transparan dan bertahap.
Beberapa bupati seperti Bupati Karanganyar dan Bupati Sukoharjo menyambut baik gagasan ini, namun menyoroti pentingnya infrastruktur birokrasi dan pembiayaan.