Wacana pemekaran ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan wilayah.
Beberapa manfaat besar yang diharapkan antara lain:
1. Peningkatan Pelayanan Publik
Dengan adanya pemerintahan kabupaten yang lebih dekat, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial lainnya akan jauh lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Wilayah Gelumbang selama ini menjadi jalur penghubung penting antara Muara Enim dan Prabumulih.
Dengan status DOB, pembangunan infrastruktur seperti jalan baru, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan kawasan industri dapat dipercepat.
3. Kemandirian Ekonomi Daerah
Gelumbang memiliki potensi besar berupa perkebunan sawit, karet, pertanian, UMKM, serta kedekatannya dengan kawasan industri.
Dengan otonomi daerah, pengelolaan ekonomi dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan PAD dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
4. Penguatan Identitas dan Budaya Lokal
Pemekaran memberi ruang bagi masyarakat untuk menata identitas administratif dan budaya lokal dengan lebih terarah, sehingga mampu meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan daerah.
Lokasi Strategis, Dekat Kawasan Industri dan Jalur Logistik
Letak geografis Gelumbang menjadi salah satu keunggulan utama.
Berbatasan langsung dengan Kota Prabumulih, wilayah ini berada di jalur vital transportasi darat dan perkeretaapian yang menghubungkan pusat industri di Muara Enim dengan daerah lain di Sumatera Selatan.
Posisi strategis ini menjadikan Gelumbang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru sekaligus simpul distribusi barang dan logistik masa depan.
Dukungan Enam Kecamatan dan 76 Desa Jadi Modal Utama
Enam kecamatan yang tergabung dalam rencana pemekaran telah menyampaikan dukungan tertulis, mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kecamatan Gelumbang sebagai calon pusat pemerintahan telah memiliki fasilitas yang memadai, seperti kantor kecamatan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur telekomunikasi.
Harapan Tertuju pada Pemerintah Pusat
Kini masyarakat Gelumbang menanti keputusan pemerintah pusat terkait masa depan pemekaran ini.
Mereka berharap pencabutan moratorium dapat segera dilakukan agar pembentukan Kabupaten Gelumbang dapat direalisasikan demi pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata.
Warga percaya bahwa pemekaran bukan hanya soal administrasi, melainkan upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.